hakim24jam.com : Sulawesi
Polkam, Manado – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyoroti tren eskalasi ancaman siber yang semakin kompleks di daerah Sulawesi Utara. Hal ini termasuk dengan termasuk temuan 107 alamat IP dan 46 subdomain pemerintah daerah di Sulawesi Utara yang mengalami anomali trafik.
“Temuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap sistem informasi pemerintah daerah masih cukup tinggi, sementara kapasitas Teknologi, Telekomunikasi, Informasi, dan Sistem (TTIS) masih terbatas,” ungkap Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan Siber di Sulawesi Utara.
Deputi Kominfo menjelaskan bahwa ancaman siber tidak lagi bersifat insidental, melainkan terus berkembang dengan pola yang semakin canggih. “Karena itu, kita membutuhkan standar keamanan yang seragam, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi sistem pusat-daerah agar dapat merespons ancaman lebih cepat dan terkoordinasi,” tegasnya.
Tim Kemenko Polkam juga melakukan peninjauan lapangan ke Data Center Telkom Sulut. Fasilitas ini menjadi salah satu infrastruktur penting yang menopang penyimpanan dan pengelolaan data strategis pemerintah maupun sektor vital.
Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Data Center telah memenuhi standar keandalan dan keamanan, baik dari sisi infrastruktur, prosedur akses, maupun audit eksternal. Dengan kapasitas 90 rak server yang sebagian besar terisi instansi pemerintah dan sektor strategis, fasilitas ini dilengkapi dengan sistem redundansi listrik, pendingin, serta pengamanan fisik dan jaringan.
“Kami mengapresiasi kesiapan Data Center Telkom Sulut yang sudah dilengkapi berbagai fitur keamanan, mulai dari sistem redundansi hingga segmentasi jaringan. Namun, kita tetap perlu memperkuat monitoring trafik, menerapkan security by design, serta memastikan adanya standardisasi layanan keamanan bagi pengelola data kritis,” ujarnya.
Kemenko Polkam berharap sinergi antara penyedia layanan, pemerintah daerah, BSSN, dan sektor strategis dapat terus diperkuat. “Ketahanan siber bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kolaborasi lintas sektor. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa membangun sistem keamanan siber nasional yang tangguh sekaligus mendukung program prioritas pemerintah di bidang transformasi digital dan keamanan nasional,” pungkas Deputi Kominfo.
Kegiatan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, menghadirkan narasumber dari BSSN serta diikuti peserta dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dan sektor strategis.
SIARAN PERS NO. 457/SP/HM.01.02/POLKAM/9/2025
[TimRed]
