Hakim24jam.com
Pesisir Selatan – Sangat memperihatinkan pembangunan Beberapa proyek pemerintah di Pesisir Selatan mangkrak dengan nilai sangat luar biasa dan tidak berfungsi tidak bisa masyarakat Pesisir Selatan menikmatinya walaupun nilai nya sangat pantatis ,tidak bisa di gunakan sebagaimana mestinya atau di sebut mangkrak . Proyek-proyek tersebut antara lain:
– Pabrik Atsiri di Lunang : Pabrik ini dibangun pada akhir 2022 dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp14,25 miliar. Namun, hingga kini belum beroperasi dan belum memberikan dampak signifikan bagi petani lokal,harapan yang di tunggu Petani hanya cerita kosong
-Sentra IKM Gambir di Taratak Sutera : Proyek ini diduga mengalami ketidaksesuaian mesin dan pemborosan anggaran, dengan nilai proyek mencapai puluhan miliar rupiah. Proyek ini menggunakan dana APBD Pesisir Selatan.
-Pembangunan Pasar Painan : Proyek ini mangkrak dengan anggaran Rp50 miliar lebih dan menyebabkan pedagang merugi. Pasar yang dibangun tidak dapat digunakan oleh pedagang karena tidak selesai.,harapan yang di berikan oleh yang punya kebijakan hanya cerita kosong
Masyarakat dan LSM setempat mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus ini dan meminta transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Mereka juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
-Langkah yang Perlu Diambil :
Masyarakat dan LSM setempat meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah berikut:
– Mengusut tuntas kasus-kasus penyimpangan :
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas kasus-kasus penyimpangan yang terjadi dalam proyek-proyek tersebut.
– Mengembalikan kerugian negara :
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh penyimpangan dalam proyek-proyek tersebut.
– Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas :
Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa depan.
-Pemda dan APH Segera Panggil Instansi yang Bertanggung Jawab :
Pemerintah daerah dan Aparat penegak hukum Kabupaten pesisir Selatan Serta APH Provinsi Sumatera Barat,diminta untuk segera memanggil instansi yang bertanggung jawab terkait proyek-proyek tersebut untuk dimintai keterangan dan klarifikasi atas dugaan penyimpangan yang terjadi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengusutan kasus dan membawa pelaku penyimpangan ke meja hijau.
#kolmas#
(TimRed)
